Skip to main content

Kesejahteraan Guru, Kemajuan Bangsa (Prosperous Teacher for The Prosperity of Our Nation)

Pahlawan tanpa tanda jasa, istilah tersebut mungkin tidak asing bagi kita. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan betapa berjasanya guru dalam hidup kita. Mengingat betapa besarnya kontribusi guru kepada kemajuan diri kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, kesejahteraan guru masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Masih banyak kisruh terkait dengan kesejahteraan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah selalu mengusahakan percepatan kenaikan kesejahteraan guru, baik yang honorer maupun yang honorer. Dana anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 4 Amandemen ke-4 sebanyak minimal 20% dari total APBN tiap tahunnya selalu meningkat, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah anggaran dari tahun ke tahun. Anggaran terkait dengan pendidikan tahun 2015 meningkat 0,5 Triliun atau menjadi Rp. 408,5 Triliun (20,59% dari total APBN 2015) dibanding tahun 2014. Sebanyak 254 Triliun akan ditransfer ke daerah, dan porsi terbesar akan digunakan untuk kesejahteraan dan meningkatkan kompetensi guru di daerah. Sehingga ke depannya, guru akan lebih diperlengkapi dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengajar sesuai dengan tantangan kemajuan zaman.
Kesejahteraan bagi guru tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa adanya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Dana anggaran pendidikan yang tertera dalam APBN, sekitar 75% bersumber dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jika anda mengimpikan Indonesia dengan kehidupan guru yang sejahtera dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih maju, mari ikut bahu membahu dengan mulai taat dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, khusunya dalam bidang perpajakan. Demi terciptanya kesejahteraan bagi guru, dan kemajuan bangsa.
_____________________________________________________
The Unsung Heroes, the term may be familiar to us. The term used to describe the contribution of our teachers in our lives. Considering of how big their role for the development of ourselves both as individuals and as a part of our nation, the welfare of the teacher still has not shown a significant progress. There are still many disputes related to their welfare. However as time gone by, the government always seek for the solution in order to accelerate  the welfare of teachers, whether honorary or non–honorary. Education budget funds ,which mandated by the 1945 Constitution article 31, paragraph 4, Amendment 4 to have a minimum of 20% of the total state budget, is increasing, in line with the advancing of of Indonesian’s budget from year to year. The increasing budget for education by Rp. 0.5 trillion or Rp. 408.5 trillion in total (20.59% of the total national budget in 2015) compared to 2014 will be send to the provincial government in total of Rp. 254 trillion, and the largest portion will be used for the welfare and improvement of the competence of teachers in the area. So that in the future, teachers will be better equipped with the skills needed to teach in accordance with the challenges from technological advancement and stuffs.
The teacher’s welfare will not likely be realized without the awareness and recognition of the Indonesian people in paying taxes. Education budget funds which listed in the state budget, about 75% of it derived from tax payments by all of the Indonesian. Therefore, if you crave for Indonesia that filled with a prosperous teachers and a better education system, let’s come hand in hand by starting to obey in carrying out our duties as citizens, especially in the field of taxation. In order to create a prosperity life of our teachers, and a prosperous Indonesia.


Negeri Tanpa Pajak Untuk Guru
Negara butuh pajakmu, Guru juga butuh pajakmu!

Comments

Popular posts from this blog

Pajak dan Agama (Tax and Religion)

“Tidak membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang yang kaya saja.” Demikian dikatakan Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) di kediaman beliau di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat menerima kunjungan silaturahmi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kamis 4 Februari 2016. Ulama, politisi, tokoh Hak Asasi Manusia, mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan calon Wakil Presiden RI ini selanjutnya mengatakan bahwa Pajak saat ini memegang peranan sangat penting dalam APBN, namun tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) terutama Orang Pribadi (OP) masih rendah dan perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat kesadaran WP dapat dilihat dari rendahnya jumlah WP OP terdaftar (mereka yang memiliki NPWP) yang baru mencapai sekitar 17 juta orang. Jumlah yang menyampaikan SPT tentu lebih rendah dari angka itu, apalagi jumlah orang yang membayar pajak tentu lebih rendah lagi, ta...